Jakarta—Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta kembali mengundang Universitas YARSI untuk menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Kegiatan tersebut berlangsung di aula Gedung Pelayanan Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Jum’at (23/02/2023).
Universitas YARSI diwakili oleh Abdul Radjab Malawat dan Zuhri serta Fikril Aslam Prajatsani perwakilan dari mahasiswa fakultas hukum.
Diketahui, Universitas YARSI melalui Fakultas hukum dan Perpustakaan Universitas YARSI menjalin kerjasama integrasi Data Dokumen Hukum dengan Kanwil Hukum HAM DKI Jakarta, Juni 2022 lalu.
Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta mengagendakan kegiatan tersebut dengan membahas laporan tahunan E-Report dan Pemetaan Dokumen Hukum Anggota JDIHN.
Koordinator Otomasi Dokumen Hukum Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta, Emalia Suwartika, S. Sos. M. Si. Dalam paparanya mengatakan tugas dan fungsi anggota JDIHN selain melakukan pengumpulan, pengolahan, pembinaan dan pengembangan sampai dengan penyediaan sarana prasarana jaringan dokumentasi hukum, anggota juga wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada pusat JDIHN.
“Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 anggota juga menyelenggarakan fungsi menyampaikan laporan kepada pusat JDIHN pada bulan desember setiap tahun”kata Emalia.
Emalia menambahkan pada tahun 2023 JDIHN juga akan menyelenggarakan JDIHN Awards.
“Ada beberapa kategori yang nanti dinilai terkait pengelolaan JDIH yaitu Eka Acapalati, Dwi Tungga, Tri Buntara dan Catur Dandani”sebut Emalia.
Dilanjutkan Emalia, aspek dan bobot yang dinilai meliputi organisasi/kelembagaan, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaatan TIK dan inovasi.
“Pada bulan Maret nanti kita akan melakukan penilaian kembali, untuk melihat dan monitoring aktivitas pengelolaan JDIH oleh anggota”tandas Emalia.
Hadir pada rapat monitoring, Badan Pembinaan Hukum Nasional, JDIH Sekretaris Dewan Pemprov DKI Jakarta, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Bagian Hukum Kota Jakarta Pusat, Biro Hukum Kota Jakarta Barat, Biro Hukum Kota Jakarta Timur, Biro Hukum Kota Jakarta Utara, Biro Hukum Kota Jakarta Selatan, Biro Hukum Kepulauan Seribu, Universitas YARSI, Univeristas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan Universitas Pancasila. (Zuhri).